Balai Diklat Keagamaan Jakarta

  • SEJARAH 

Sepanjang sejarahnya, Kementerian menggunakan nomenklatur yang berubah-ubah. Nomenklatur Kementerian digunakan sejak pasca kemerdekaan sampai tahun 1967. Kemudian berubah menjadi Departemen sejak tahun 1968-1998. Pada tahun 1998 mulai digunakan kembali nomenklatur Kementerian berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, mengubah semua bentuk Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor Menteri Koordinator menjadi Kementerian Negara. Menindaklanjuti perubahan nomenklatur Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2010.

Kementerian Agama dibentuk pada masa Kabinet Syahrir II melalaui Penetapan Pemerintah Nomor I/S.D. tanggal 3 Januari 1946, bertepatan dengan 29 Muharram 1365H yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: mengadakan Kementerian Agama.

Sebagai pelaksana dari penetapan pemerintah tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 118 HJ tanggal 20 November 1946 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, meliputi:

  1. Bagian A    : Sekretariat
  2. Bagian B     : Kepenghuluan, Kemesjidan, Wakaf dan pengadilan Agama
  3. Bagian C     : Pendidikan Agama
  4. Bagian D    : Penerangan, Penyiaran dan Perpusatakaan
  5. Bagian E I   : Masehi bagian Kristen
  6. Bagian E III : Bagian Roma Katolik
  7. Bagian G    : Urusan Perbendaharaan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama tersebut beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan hingga terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Fungsi Pendidikan dan Latihan (Diklat) dilekatkan pada tugas Biro Kepegawaian sampai terbit KMA Nomor 47 Tahun 1963 tentang Perincian Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Dalam KMA tersebut Bagian Latihan dan Pendidikan dialihkan ke Biro Penelitian dan Analisa yang memiliki tugas:

  1. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan khusus untuk meningkatkan kemahiran teknis pegawai-pegawai Kementerian Agama;
  2. Melaksanakan training khusus kepegawaian untuk calon-calon karyawan Kementerian Agama
  3. Merencanakan pegawai yang tugas belajar/ikatan dinas, bekerjasama dengan Direktorat Perguruan Tinggi dan Pendidikan Agama.

Namun tahun 1969 fungsi diklat pegawai dimasukan kembali ke dalam tugas Biro Kepegawaian berdasarkan KMA Nomor 114 Tahun 1969 tentang Struktur Organisasi, Tugas-Kewajiban, Wewenang dan Tata Kerja Departemen Agama Pusat.

Dalam perkembangan selanjutnya bidang kediklatan dilimpahkan kepada Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Pegawai setelah dibentuk tahun 1975 melalui KMA Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama. KMA tersebut menyebutkan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Pusdiklat Pegawai adalah sebagai berikut:

1.   Kedudukan

  1. Pusdiklat Pegawai adalah sebagai pelaksana tugas di bidang pendidikan dan latihan pegawai yang karena sifatnya tidak tercakup, baik oleh unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana maupun unsur pengawas Departemen Agama, yang berada langsung di bawah Menteri Agama.
  2. Pusdiklat dipimpin oleh seorang Kepala yang melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Sekretariat Jenderal.

2.   Tugas

  1. Menyelenggarakan pembinaan dan mengkoordinasikan semuan unit diklat di lingkungan Departemen Agama yang mencakup semua jenis pengajaran, diklat pegawai, baik yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pegawai maupun yang diselenggarakan oleh unsur-unsur lain dalam Departemen Agama
  2. Pembinaan unit diklat pegawai di lingkungan Departemen Agama diselenggarakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang secara fungsional bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan bidang diklat

3.  Fungsi

  1. Merencanakan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan diklat di lingkungan Departemen Agama.
  2. Pengaturan dalam arti merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan menyelenggarakan segala sesuatu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
  3. Pengendalaian dalam arti mengamankan penyelenggaraan, pemeliharaan dan pengembangan semua unit-unit diklat pegawai di lingkungan Departemen Agama.
  4. Penilaian dalam arti menelaah hasil penyelenggaraan unit-unit diklat pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Departemen Agama.

Selanjutnya di dalam KMA Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) Bagian LX menjelaskan bahwa apabila dipandang perlu, Menteri Agama dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Agama sesuai kebutuhan masing-masing, termasuk pembentukan Balai Pendidikan dan Latihan di daerah-daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dengan pertimbangan volume dan beban kerja di bidang pendidikan dan latihan pegawai semakin meningkat, juga atas dasar prinsip sentralisasi perencanaan dan desentralisasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai di lingkungan Departemen Agama maka diusulkan pembentukan Balai Pendidikan dan Latihan di lingkungan Departemen Agama. Setelah usulan tersebut mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-504/I/MENPAN/3/1981, kemudian Menteri Agama menerbitkan KMA No. 45 tahun 1981.

Tahun 2001, karena bidang kelitbangan dan kediklatan dilebur menjadi satu badan, maka Badan Litbang Agama berubah menjadi Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan berdasarkan PMA Nomor 1 tahun 2001. Demikian pula secara otomatis Pusdiklat dan Balai Diklat yang semula di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Agama masuk dalam struktur Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Sejak saat itu itu pula Pusdiklat terbagi menjadi 2 Pusdiklat yaitu Pusdiklat Teknis Administrasi dan Pusdiklat Teknis Keagamaan.

  • VISI DAN MISI

V I S I

TERWUJUDNYA PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA YANG SALEH, PROFESSIONAL DAN BERWAWASAN GLOBAL

M I S I

  1. Meningkatan kualitas SDM Kementerian Agama.
  2. Meningkatkan kualitas tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
  3. Meningkatakan kuantitas dan kualitas penyelenggaran diklat.
  4. Meningkatkan pemberdayaan alumni diklat.
  5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
  • K E B I J A K A N  D I K L A T

8 (DELAPAN) KEBIJAKAN TEKNIS KEDIKLATAN

  1. Mengembangkan kapasitas SDM penyelenggara Diklat;
  2. Meningkatkan jumlah dan kualitas Widyaiswara;
  3. Mengembangkan program Diklat;
  4. Meningkatkan kualitas instrumen Diklat;
  5. Menyiapkan konsep kebijakan Diklat;
  6. Melakukan pemantapan Diklat sesuai jenjang;
  7. Mengembangkan jaringan kemitraan;
  8. Meningkatkan jumlah sasaran Diklat dan memperpendek siklus kediklatan.

PARADIGMA BARU KEDIKLATAN

  1. Melanjutkan penyelenggaraan diklat reguler dengan meningkatkan sasaran dan mutu diklat
  2. Memperbanyak dan mengembangkan Diklat Ditempat Kerja (DDTK)
  3. Mengembangkan Diklat Jarak Jauh (DJJ)
  4. Bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam pemberdayaan KKG, MGMP, KKM, Madrasah Induk, Madrasah Model, Pokjawas dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dalam penyelenggaraan diklat
  5. Mengembangkan kerjasama dengan LPMP, P4TK, PMPTK, PUSTEKKOM Depdiknas dan lembaga pemerintah lainnya seperti LAN, Departemen Keuangan, BPKP dan lain-lain dalam penyelenggaraan diklat, baik diklat administrasi maupun diklat teknis
  • Struktur Organisasi BDK Jakarta 2015